JAKARTA – Dosen Agribisnis IPB University Prima Gandhi menilai ketegasan pemerintah di menertibkan kebun kelapa sawit ilegal melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) patut diapresiasi. Hal ini sebagai langkah strategis di memverifikasi kepastian hukum serta keberlanjutan sektor sawit nasional.
“Satgas PKH bukan belaka bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai garda depan di menata ulang tata kelola perkebunan sawit yang lebih tinggi berorientasi pada keberlanjutan kemudian kesejahteraan rakyat,” ujarnya, Kamis (10/4/2025)
Langkah ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo berazam untuk menegakkan keadilan, menjaga ekosistem, dan juga meningkatkan nilai tambah bagi sektor perkebunan sawit nasional.
“Bukti komitmen Presiden Prabowo dengan meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan sawit nasional melalui kebijakan ini adalah penggabungan tiga BUMN yaitu Agrinas Palma, PT Agrinas Pangan Nusantara, lalu PT Agrinas Jaladri Nusantara menjadi Agrinas Palma Nusantara untuk mengoptimalkan pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Prima menuturkan kebijakan ini menguatkan peran negara pada menjalankan lapangan usaha sawit yang lebih tinggi ramah lingkungan lalu mengupayakan swasembada pangan dan juga energi.
Langkah awal usaha tani sektor hulu yang dimaksud diadakan Agrinas Palma Nusantara yakni mengklasifikasikan kebun kelapa sawit hasil penyitaan Satgas PKH dinilai sudah ada berada di dalam jalur yang tepat.
“Hal ini tiada cuma memperbaiki citra Indonesia di tempat mata dunia, tetapi juga menunjukkan kesungguhan pemerintah pada memproduksi sawit yang digunakan ramah lingkungan,” ujar Prima yang tersebut sedang menyelesaikan kegiatan doktoralnya pada Tokyo University of Agriculture, Jepang.
Gandhi yang digunakan juga Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di tempat Negeri Sakura menyatakan selanjutnya PT Agrinas Palma Nusantara harus fokus meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil kebun sawit sitaan. Langkah ini penting agar kebun yang dimaksud dapat memberikan nilai tambah bagi negara.
Dia menyarankan guna mengefisiensikan biaya pengelolaan kebun sawit sitaan, Agrinas Palma Nusantara dapat menjalin kerja identik dengan perguruan tinggi akademik maupun vokasional pertanian.
