JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah urusan politik untuk mempertahankan eksistensinya pasca tak lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang tersebut masuk akal adalah bergabung dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) yang mana selama ini punya peran pada dinamika kebijakan pemerintah nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk mampu mempertahankan eksistensinya pada urusan politik Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai kebijakan pemerintah yang digunakan selama ini terus-menerus memberikan warna di urusan politik Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang dimaksud mempunyai kursi di area DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masih mampu bersaing di mewarnai kebijakan pemerintah nasional. Dengan demikian, kata dia, prospek Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang tersebut pada waktu ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di tempat PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, jikalau Jokowi mengambil peran strategis dalam PSI, baik sebagai pembina atau pada jabatan lainnya, hal ini akan datang memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI kemudian Jokowi pada kedudukan strategis akan meningkatkan daya saing kemudian elektabilitas PSI pada menghadapi Pemilihan Umum 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum juga Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pengumuman PSI 2029 yang dimaksud akan datang,” ucapnya.
Meski hingga sekarang ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya setelahnya 2024, perkiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang dimaksud diyakini akan menjadi salah satu strategi urusan politik yang mana menarik untuk disimak di perjalanan kebijakan pemerintah Indonesia ke depan.
