Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara persoalan sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang dimaksud sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR juga pemerintah mengeksplorasi bersatu RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI sudah pernah dijelaskan oleh Panja kemudian pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers sudah ada disebarkan hasil dari panja yang dimaksud akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia hanya saja mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang digunakan dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jikalau kemudian ada hal-hal yang kemudian tidaklah sesuai dengan apa yang mana kemudian kami anggap itu tidak ada sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI lalu Polri akibat dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI juga Polri.

Hal itu disampaikan Megawati di pidato kebangsaan di tempat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di tempat DKI Jakarta Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang mana RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang mana namanya ketika jadi satu, saya yang digunakan memisahkan, Presiden loh tidak Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang mana ingin menyetarakan TNI serta Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.