JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk beberapa orang komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi perekonomian yang tersebut progresif juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang digunakan selama ini dikuasai kelompok rente juga praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tersebut tepat lalu berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang tersebut lebih besar efisien serta transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu belaka tanpa pengaman kemudian kebijakan penyeimbang. Negara masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan konfirmasi bahwa produsen di negeri tiada tergilas pada kompetisi lingkungan ekonomi bebas yang mana belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bidang usaha nasional, teristimewa yang selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir komoditas impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang dimaksud selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan semata-mata bicara perihal membuka pintu, tapi juga mengenai menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan sektor substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun masih harus diarahkan secara strategis agar memperkuat ketahanan dunia usaha nasional.
“Impor harus selektif juga bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang bisa jadi diproduksi dalam pada negeri. Kita bisa jadi memperluas hubungan dagang, tapi masih dengan keberpihakan pada sektor juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang mana adil juga timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi item negara mitra, maka akses pangsa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi bursa juga keberpihakan terhadap konstruksi bidang nasional,” tandasnya.
