JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) sekretaris jenderal (sekjen) partainya merupakan kewenangan dari Megawati Soekarnoputri. Ia menuturkan, kebijakan untuk merubah struktur akan diadakan di Kongres PDIP.
Pernyataan itu dilontarkan Puan sekaligus merespons belum adanya Plt Sekjen PDIP pasca Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. “Pergantian yang ada pada struktur DPP partai merupakan sebab memang sebenarnya sebelumya itu dipilih pada kongres, serta kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum,” ujar Puan pada waktu ditemui pada Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Kendati demikian, Ketua DPR ini mengatakan, pembaharuan komposisi struktur DPP termasuk adanya plt sekjen akan dipertimbangkan secara internal. “Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan juga lain-lain sebagainya tentu hanya dikarenakan itu ada pertimbangan internal yang digunakan kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak ada akan lalu lain sebagainya,” tutur Puan.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memverifikasi bukan akan menunjuk sosok baru untuk mengisi sikap sekretaris jenderal (sekjen). PDIP juga tiada menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen untuk mengganti Hasto Kristiyanto yang tersebut ditahan KPK.
“Sehubungan dengan hambatan sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) tiada menunjuk Plt Sekjen,” ujar Ketua DPP PDIP Lingkup Kehormatan, Komarudin Watubun, Kamis (20/2/2025).
Menurut Komarudin, nantinya komando partai akan secara langsung dipimpin oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Komarudin tak merinci alasan Megawati tak menunjuk Sekjen baru.
“Komando dikendalikan segera oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri,” tutur dia.
