Ibukota – Kashmir kembali bergejolak pasca sekelompok khalayak bersenjata melegakan tembakan ke arah wisatawan di Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer di Kashmir, pada 22 April lalu, yang tersebut mengakibatkan sedikitnya 26 insan meninggal dunia.
Serangan yang tersebut mengerikan kemudian salah satu yang mana paling mematikan pada beberapa tahun terakhir ini pada Kashmir sudah pernah mendapat kecaman dari banyak pihak. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk aksi serangan itu dan juga menyampaikan belasungkawa yang mana mendalam untuk keluarga para korban.
Sekjen PBB juga menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil tiada dapat diterima pada kondisi apa pun. Pesan yang mana sama juga datang dari beragam pemerintahan kemudian lembaga yang mana berpengaruh ke tingkat internasional dari bervariasi lintas golongan.
Selain sebagai sebuah tindakan terorisme yang bukan berperikemanusiaan, aksi ke Kashmir ternyata juga tak hanya saja mengakibatkan ketegangan antara India lalu Pakistan, dua pihak yang mana kerap berselisih persoalan Kashmir.
Kantor berita Anadolu memberitakan bahwa dampak kejadian itu mengakibatkan hubungan antara India lalu Pakistan jatuh ke titik terendah, antara lain dengan langkah New Delhi yang dimaksud menangguhkan Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT).
IWT itu mengatur penjatahan air dari enam sungai di dalam tempat aliran sungai Indus antara dua negara bersenjata nuklir tersebut. IWT mengalokasikan tiga sungai dalam sisi timur (Ravi, Beas, juga Sutlej) pada lembah Sungai Indus ke India, sementara 80 persen dari tiga sungai di dalam sebelah barat (Indus, Jhelum, dan juga Chenab) ke Pakistan.
BBC melaporkan bahwa penangguhan penerapan IWT itu merupakan satu dari beberapa langkah yang tersebut diambil India pasca New Delhi menuding Pakistan sudah pernah menggalang terorisme lintas batas, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Islamabad.
Islamabad menegaskan bahwa kebijakan yang dimaksud amat "sembrono" juga menyampaikan peringatan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".
Pakistan juga mengingatkan bahwa Perjanjian Air Indus yang tersebut dimediasi oleh Bank Bumi dan juga diteken pada September 1960 itu tidak ada mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.
BBC memaparkan pula bahwa perselisihan air Indus ini sebenarnya bukan semata-mata terjadi ketika ini, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sejumlah perselisihan di masa kemudian terjadi seperti Pakistan yang tersebut menolak proyek perkembangan PLTA serta infrastruktur air India, dengan alasan bahwa proyek yang disebutkan melanggar IWT lantaran akan menghurangi aliran air ke Pakistan, padahal 80 persen lebih besar pertanian juga sekitar sepertiga PLTA Pakistan bergantung pada air Indus.
India sendiri juga telah dilakukan berulang kali mengupayakan adanya peninjauan ulang terhadap IWT, dengan alasan adanya inovasi permintaan pada pada waktu ini untuk irigasi, air minum, hingga tenaga air, yang terdampak dari beberapa aspek seperti pembaharuan iklim.
Berbagai perselisihan itu biasanya dilaksanakan melalui jalur hukum pada tingkat mediasi internasional, tetapi ini pertama kalinya berjalan rencana penangguhan IWT secara sepihak.
BBC mengungkapkan bahwa bermacam ahli sebenarnya menyatakan bahwa hampir mustahil bagi India untuk menahan puluhan miliar meter kubik air dari sungai-sungai barat selama periode aliran tinggi. Hal itu dikarenakan India bukan mempunyai infrastruktur penyimpanan besar-besaran serta kanal-kanal ekstensif.
Namun, beberapa ahli mengingatkan bahwa jikalau India mulai mengendalikan aliran air dengan infrastruktur yang mana mumpuni, maka Pakistan dapat merasakan dampaknya selama musim kemarau, di mana ketersediaan air sudah ada berada pada titik terendah.
Kontribusi konflik air
Dalam rute sejarah umat manusia, konflik air sudah pernah banyak berkontribusi terhadap meningkatkan ketegangan bahkan hingga aksi kekerasan, oleh sebab itu sumber air merupakan salah satu dari aspek penting dari terjadinya beberapa konflik di dalam dunia.
Selain perselisihan India-Pakistan terhadap air ke lembah Indus, beberapa orang tindakan hukum lainnya pada mana air merupakan unsur berpengaruh dapat disebut konflik Darfur dalam Sudan sejak 2003.
Kelangkaan air dan juga berkurangnya lahan subur akibat fenomena penggurunan disinyalir sudah meningkatkan ketegangan antara penduduk nomaden serta petani, juga memperburuk konflik etnis lalu berbasis sumber daya, memproduksi Darfur bermetamorfosis menjadi konflik modern awal terkait dampak pembaharuan iklim terhadap ketersediaan air.
Begitu pula dengan Perang Saudara ke Suriah yang digunakan sebelum pecah pada 2011, didahului dengan fenomena kekeringan parah selama bertahun-tahun yang dimaksud terkait dengan pembaharuan iklim, sehingga menyebabkan migrasi urbanisasi besar-besaran yang memulai adanya keresahan dunia usaha kemudian sosial sebelum konflik meletus.
Pada abad yang mana lalu, dapat disebut Perang Enam Hari pada 1967, di mana negara Israel melancarkan serangan pendahuluan antara lain terhadap upaya Suriah untuk mengalihkan aliran air di dalam anak Sungai Yordan. Perang Enam Hari adalah contoh di dalam mana infrastruktur air menjadi target strategis serangan militer.
Serangan militer yang ditujukan secara secara langsung pada konflik baru-baru ini juga terbentuk pada konflik di Ukraina, saat hancurnya Bendungan Kakhova di dalam Sungai Dnieper, Ukraina, pada Juni 2023 mengakibatkan banjir besar, pemindahan banyak warga dalam sekitar bendungan, serta kerusakan lingkungan yang mana signifikan.
Berbagai tragedi itu mengingatkan bahwa konflik dapat dipicu atau diperkuat intensitasnya antara lain sebab kelangkaan akibat kekeringan atau pembaharuan iklim (seperti muncul ke Darfur kemudian Suriah), hingga komponen kontrol strategis akses hulu versus hilir.
Memang harus ditekankan bahwa air bukanlah satu-satunya unsur atau penggerak utama dari terjadinya bervariasi konflik yang dimaksud telah lama dipaparkan tadi, tetapi tidak ada salah rasanya untuk menggarisbawahi bahwa infrastruktur air semakin lama berubah menjadi semakin strategis pada terjadinya konflik di era modern ini, sehingga harus adanya tindakan internasional untuk melindungi sumber daya yang digunakan kritis tersebut.
Kembali ke perselisihan air Indus antara India serta Pakistan, ketegangan pascaserangan ke Pahalgam memang benar berkemungkinan menyebabkan air kembali bermetamorfosis menjadi unsur yang tersebut signifikan pada salah satu kekisruhan yang digunakan berada dalam disorot bumi ketika ini.
Apalagi, ketersediaan air dari lembah Indus juga dirasakan semakin penting mengingat dampak inovasi iklim menyebabkan semakin cepatnya gletser di pegunungan Himalaya mencair dengan cepat, sehingga berisiko menyebabkan kelangkaan pada masa mendatang di kawasan Asia Selatan.
Cegah eskalasi
Sejumlah tindakan nyata yang mana dapat membantu mengempiskan ketegangan juga menghindari eskalasi antara lain adalah menguatkan atau merundingkan ulang IWT, demi menyesuaikan perjanjian tahun 1960 itu dengan realitas pada waktu ini seperti dampak pembaharuan iklim, pertumbuhan populasi, dan juga disrupsi teknologi.
Poin yang dapat dibahas antara lain adalah menambahkan klausul ketahanan iklim kemudian mekanisme respons kekeringan/banjir bersama, menetapkan protokol yang dimaksud jelas untuk infrastruktur baru India (seperti bendungan) untuk menyavoid ambiguitas, dan juga membentuk badan pengawas multilateral, tidak belaka bilateral.
Dalam segi teknologi, maka penting adanya pemantauan air serta pembagian data sama-sama antara kedua negara yang berjalan secara transparan, dengan bantuan pemasangan sensor aliran sungai waktu nyata dalam titik-titik utama, keterbukaan pada data hidrologi lalu satelit, dan juga melibatkan auditor internasional.
Kedua belah pihak juga harus untuk merawat dialog agar dapat terus terlibat selama masa damai untuk mengurangi pengambilan langkah yang bersifat krisis, juga betul-betul menerapkan proyek infrastruktur kolaboratif untuk mengubah pola pikir persaingan bermetamorfosis menjadi kerja sama.
Selain itu, penting pula menggunakan komisi independen untuk menganggap proyek terkait air Indus, juga memasarkan solusi teknis berbeda dengan sikap politis, pada rangka menjaga dari isu air menjadi alat kebijakan pemerintah nasionalis-populis yang dimaksud dapat menyebabkan konflik.
Dunia, khususnya lembaga tingkat internasional, juga diperlukan memikirkan langkah-langkah agar pengelolaan air ditempuh lewat jalan perdamaian jika dibandingkan dengan eskalasi ketegangan. Hal itu dapat direalisasikan antara lain dengan menawarkan bantuan penyelenggaraan atau dana iklim yang dimaksud dapat dikucurkan bila terkait dengan kerja serupa nyata pada pengelolaan air, juga menggunakan instrumen hukum internasional untuk dapat mengurangi beragam pihak tiada bertanggung jawab di menggunakan air sebagai "senjata" di konflik.
Untuk itu, berubah-ubah pihak diharapkan dengan sangat dapat menempuh langkah kebijaksanaan, kerja sama, lalu visi jangka panjang guna mengatur sumber air demi melestarikan perdamaian dunia, daripada "membegal" keuntungan jangka pendek yang dimaksud malah memanfaatkan air untuk meningkatkan ketegangan politik
.
Artikel ini disadur dari Air jadi senjata geopolitik baru di tengah krisis Kashmir
